WAA News – Minggu 07/03/2010

37 Tahun Sudah Umur Saya “Tarmizi Age”

DENMARK - Hari ini Ahad (minggu) 7 maret 2010 merupakan tanggal dan bulan yang sama ketika  saya di lahirkan pada 37 tahun yang lalu, di sebuah Gampòng pedalaman yang bernama Blang Geulanggang, di Peucoek Aluerhèng, Bireu, Aceh.

Pada kamis 25 februari 2010, bulan yang lalu, merupakan ulang tahun ke 5 keberadaan saya di Denmark.

Tidak ada acara besar yang kami lakukan di rumah kediaman kami pada hari ulang tahun saya ke 37 ini. Namun saya tentu sangat gembira karena masih bisa bersama dan menerima hadiah dari orang yang di sayangi.

Ada ucapan selamat ulang tahun dari teman-teman melalui FB dan lainnya adalah sebuah ke istimewaan ”Terimakasih, Terimakasih, Terimakasih sekali kepada teman-teman”

Rencana yang besar di kala umur yang semakin bertambah ini adalah untuk dapat menginjak kaki di tanoeh Endatu ”Aceh”. Melaksanakan sebuah acara sederhana di kampung kelahiran saya, dengan bertemu mak dan ayah, mengundang ahli family semua, guru yang telah memberi saya ilmu, teman kerabat yang seperjuangan, handai dan taulan, tentunya semua kenalan dan seluruh rakyat Aceh yang mencintai persaudaraan dan silaturrahmi.

Boleh bersama anak-anak para pejuang Aceh yang telah lebih dulu meninggal dunia membawa cita-cita besarnya.

Mengelilingi Aceh adalah salah sebuh mimpi yang terpendam dan merupakan cita-cita yang belum tertunai, Saya berharap juga dapat di selesaikan dalam tahun ini.

Tahun ini juga saya berharap bisa meninggkat konsolidasi, mengajak teman – teman bergabung bersama untuk meningkatkan usaha-usaha memperluas dan memperbanyak peluang-peluang pekerjaan untuk Bansa Aceh dan bisa berbuat lebih banyak untuk Aceh.

Menyangkut dengan kebersamaan dalam Organisasi World Achehnese Association (WAA), Silaturrahmi Bansa Aceh Ban Sigom Donja WAA II telah sepakat akan kita buka pada kamis 22 July hingga Senin 26 July 2010 di sebuah gedung yang tidak berjauhan dengan kota Aalborg, Denmark, tidak jauh dari pinggir laut, dan berhampiran dengan sebuah tasik yang indah, beberapa menit saja dengan mobil dari lapangan terbang Aalborg.

Bagi yang menarik untuk hadir beritau acehwaa@gmail.com agar bisa dikirim undangan resminya.

Mengenang masa lalu, hari ulang tahun saya yang ke 37 ini, tidak seperit nasip anak saya si Cut Tania Savira yang harus merayakan ulang tahun ke 3 nya pada 5-5-2004 tanpa saya. Ketika itu saya sedang di kurung di sebuah bilik glab (kamar penjara) ber ukuran kecil di Taiping, Perak, Malaysia, karena kedapatan cuba memamsuki thailand tanpa dokumen resmi.

Tapi syukur juga, saya boleh mengucapkan ulang tahunnya dengan menulis beberapa bait ucapan di secarik kertas yang menurut informasi, kertas-kertas catatan saya di penjara itu kini di pegang oleh UNHCR.

Antara baris catatan yang masih segar di ingatan saya kala itu adalah ” Saya berjuang untuk mu anak ku, saya berjuang untuk bangsa Aceh”, suatu hari ayah pasti akan bersama mu anak ku”

Demikian antara sebuah catatan nyata dari diari kecil hidup ku, semoga ikatan persaudaraan dan silaturrahmi semakin erat dan kukuh.

Meningkatkan kebersamaan dalam segala hal adalah harapan suci yang selalu saya dambakan. Saya yakin Tuhan akan merestuinya dan akan selalu bersama kita.

Wassalam, wassalam dan teurimenggeunaséh.

Fjerritslev, Minggu 7 maret 2010

Tarmizi Abdul Ghani
Lahir di Aceh,
Saat ini sedang menetap di Denmark

WAA News – Sabtu 06/03/2010

Antara Teroris Dan Separatis

OPINI

Oleh: Aiyub Ilyas

Masyarakat Aceh selalu identik dengan perjuangan. Berjuang sering menjadi kata yang apabila disentak akan membangkitkan jiwa patriotisme yang tertanam dalam diri rakyat Aceh. Berjuang bagi rakyat Aceh sering dianalogikan sebagai upaya melawan penindasan dan ketidakadilan.

Isu perjuanganpun biasanya tidak jauh bergeser dari upaya mempertahankan tanah endatu dari bangsa asing yang ingin melakukan penjajahan. Perang dan konflik panjang di Aceh menjadi bukti bahwa rakyat Aceh bahu-membahu mempertahankan tanah endatu dari upaya penjajahan ekonomi dan agama dari kekuatan asing.

Orang sering menilai rakyat Aceh gemar berperang dan separatis, karena dalam diri rakyat Aceh mengalir darah panas yang tidak bisa diam melihat penindasan dan ketidak adilan. Siapapun yang berbuat tidak adil, hanya tinggal menunggu waktu perlawanan rakyat Aceh akan menghacurkan mereka. Rakyat Aceh berjuang dengan satu logika melawan penindasan dan ketidak adilan.

Munculnya isu teroris yang menggunakan tanah Aceh untuk latihan perang, perlu dicermati secara mendalam. Apakah ada pergeseran arah perjuangan rakyat Aceh dari isu lokal menjadi isu intenasional yang tidak jelas tujuannya?. Atau ada upaya untuk menggiring isu perjuangan menjadi isu teroris yang menjadi musuh dunia?. Setiap rakyat Aceh harus duduk dan merenung perkembangan ini, jangan mudah terpancing dan terprovokasi.

Kalau kita coba melihat kebelakang, dalam sejarah perjuangan belum pernah militansi rakyat Aceh menyangkut isu terorisme. Kalaupun ada hanya dikaitkan untuk mencari simpati dunia dalam penumpasan perjuangan rakyat Aceh. Karena rakyat Aceh berjuang untuk melawan penindasan dan ketidak adilan, rakyat Aceh berjuang secara kesatria dan rakyat Aceh berjuang untuk tujuan yang nyata.

Isu terorisme sering samar terhadap tujuan apa yang ingin dicapai. Dikatakan ingin melawan bangsa Yahudi, tapi malah sering dimanfaatkan Yahudi untuk menjelekan marwah Islam. Kenapa penduduk dunia sekarang anti Islam? Tidak lain karena aksi terorisme dengan mudah dipergunakan bangsa Yahudi untuk menyudutkan dunia Islam.

Kita sering salah, karena kita melawan penindasan dengan terorisme. Kita sering melupakan bahwa perang adalah kata akhir dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW. Perang informasi, pendidikan dan ekonomi adalah jalan damai menju islam yang bermartabat. Kenapa harus menghabiskan uang dan energi untuk sebuah jaringan dan aksi terorisme yang tidak jelas tujuannya.

Kenapa orang muslim tidak menyatukan diri mereka untuk penguatan syariat islam dalam segala lini kehidupan. Islam yang jujur, bersatu dan bersahabat telah hilang dari muka bumi, yang tinggal hanya islam pembohong dan brutal.

Kita harus sadar Nabi Muhammad menyebarkan islam dengan kejujuran dan persahabatan. Syariat menjadi landasan hidup, karena syariat adalah hukum Allah yang tidak akan pernah terkalah.

Aiyub Ilyas adalah aktivis World Achehnese Association, Mahasiwa Master Kesehatan Jiwa HUC of Norwegia

WAA News – Kamis 04/03/2010 

Siaran Pers Bersama

Terkait Penembakan Kelompok “Radikal” di Pidie
Stop Operasi Militeristik

Banda Aceh – KontraS Aceh dan PB HAM Pidie mengingatkan kepolisian untuk tidak mengulangi pendekatan militeristik dalam penumpusan kelompok yang diduga teroris di Aceh.

hal ini terkait dengan meluasnya operasi kepolisian dan bertambahnya warga yang terbunuh dalam operasi seperti yang terjadi pada 03 Maret 2010 dinihari di Padang Tiji.

Koordinator KontraS Aceh, Hendra Fadli mengatakan apapun bentuk ancaman keamanan yang muncul polisi tetap harus berpedoman pada aturan perundang-undangan yang ada, diantaranya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia (Perkap) No. 8/2009 tentang Implementasi Prinsip & Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri dan Perkap No. 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. “Sehingga operasi kepolisian yang digelar tidak berdampak pada pelanggaran HAM dan terganggunya kenyamanan kehidupan masyarakat Aceh secara luas”.

Hal senada juga disampaikan Heri Saputra, Koordinator PB HAM Pidie yang berpendapat bahwa sejauh ini operasi kepolisian tidak ubahnya dengan pendekatan militer pada masa penumpasan Gerakan Aceh Merdeka saat konflik Aceh. “Jatuhnya korban sipil dan pelaksanaan sweeping secara meluas merupakan pendekatan militeristik yang trend pada masa konflik, apalagi kalau diikuti dengan pembangunan pos-pos satuan tempur Kepolisian.

Pola ini tentu tidak tepat untuk menguber lima puluh orang pelaku kejahatan yang bentuk dan sifat gerakannya tidak massif dan tidak memiliki dukungan politik maupun kesesuaian ideologi dengan mayoritas masyarakat Aceh”.

KontraS Aceh dan PB HAM Pidie meminta agar kepolisian dapat meminimalisir pendekatan militeristik dengan cara mengandalkan kemampuan deteksi ancaman secara baik serta kemitraan yang kuat dengan masyarakat. “Selama ini polisi telah membuktikannya dalam kesuksesan memberantas senjata ilegal pasca damai”, ujar Hendra.

Hendra menambahkan ini merupakan potensi dukungan yang dapat dimanfaatkan oleh kepolisian dengan membangun kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengamankan daerahnya masing-masing serta memberikan informasi kepada kepolisian jika ditemukan situasi atau orang-orang yang mencurigakan di desanya masing-masing. Dengan demikian kepolisian dapat bertindak secara terukur dan terbatas. –mungkin pola operasi memburu gembong terorisme (Nurdin M Top dan DR Azhari) di pulau Jawa dapat dijadikan acuan dimana operasi kepolisian yang digelar terlihat lebih professional dan proporsional serta tidak menimbulkan korban sipil–.

Kedua lembaga yang menaruh perhatian besar terhadap penyimpangan kewenangan yang dilakukan kepolisian ini juga menyatakan sangat menyayangkan bahwa sampai sejauh ini otoritas pemerintah dan otoritas politik di Aceh terlihat pasif dan tidak sensitif dengan perkembangan situasi keamanan di Aceh serta pola penanganannya yang terbukti mengabaikan prosedur dan aspek akuntabilitas.

“Untuk itu kami mendesak Gubernur Aceh dan ketua DPR Aceh untuk segera mengevaluasi pendekatan operasi kepolisian di Aceh serta mengeluarkan kebijakan bersama terkait dengan pendekatan keamananan yang terukur dan terbatas terhadap keberadaan dan aktifitas kelompok “radikal” di Aceh”, ujar Hendra dan Heri.(KA)

Banda Aceh, 3 Maret 2010

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh

Hendra Fadli

Koordinator

Pos Bantuan Hukum dan HAM

(PB HAM) Pidie

Heri Saputra

Direktur Eksekutif

Konfirmasi:

Hendra Fadli: 081360747000

Heri Saputra: 0813760 300 300

Perdamaian Berkeadilan untuk Aceh!

KontraS Aceh

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Aceh
The Aceh Commission for Disappearances and Victims of Violence
Jl. Mujur No. 98 A, Lingkungan Raja Jalil, Gampong Lamlagang
Banda Aceh 23239 Indonesia Telp./Fax. +62-651-40625
Email: kontrasaceh_federasi@yahoo.com Website: www.kontras.org/aceh

WAA News – Kamis 04/03/2010

Aceh Baru Harus Lebih Baik,  Supaya Rakyat Mendukung

OPINI

Oleh: Muhammad Armiyadi Signori

Semua berawal pada tanggal 15 Agustus 2005, petinggi Gerakan Aceh Merdeka dan pemegang kekuasaan dari Negara Republik Indonesia bersepakat untuk mengakhiri perseturuan diantara keduanya yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun, telah merengut banyak korban jiwa, harta,  martabat dan fasilitas pelayanan publik.

Hari itu masyarakat Aceh bersuka cita, ini penantian yang sudah sangat lama, bagaikan mimpi yang jadi kenyataan. Puluhan ribu orang berkumpul di halaman Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, dengan satu tujuan, menyaksikan secara langsung penandatanganan perjanjian mengakhiri permusuhan secara bermartabat di layar lebar lebar yang menayangkan acara tersebut. Di lain tempat, banyak masyarakat yang berkumpul untuk menyaksikan detik detik yang menentukan tersebut melalui layar televisi.

Paska kesepakatan damai tersebut, pesta diselenggarakan di seluruh Aceh. Ratusan atau bahkan mungkin ribuan lembu di sembelih untuk merayakan sekaligus mensyukuri momen bersejarah tersebut. Semua yang terlibat dalam usaha memperjuangkan Aceh yang bermartabat, islami, makmur dan bebas korupsi  terlibat dalam acara – acara tersebut. Ini pesta untuk perdamaian yang telah lama di idamkan.

Selanjutnya para mantan pejuang patut berbangga dan bergembira karena rakyat Aceh betul – betul bersepakat dengan mereka, ini di buktikan dengan terpilihnya Gubernur dan 11 Bupati/Walikota yang diusung oleh mantan pejuang ini. Bila bukti ini belum cukup, maka pemilihan umum untuk pemilihan wakil rakyat bisa jadi bukti berikutnya, bagaimana rakyat Aceh mendukung dan menggantung harapan setinggi-tingginya kepada mantan pejuang untuk membentuk “pemerintahan” baru di Aceh. Partai Aceh mampu meraup 33 dari 69 kursi di parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, mereka berhasil mempecundangi 34 partai nasional dan 5 partai lokal lainnya.

Ini kisah manis, fakta sejarah yang tidak bisa diingkari oleh siapapun bahwa seluruh rakyat Aceh bersepakat dengan mantan pejuang  dalam usaha membangun Aceh.

Sekarang tahun 2010, waktu telah berubah, harapan juga ikut berubah, sebelumnya kita berharap mantan pejuang bisa terlibat secara langsung dalam pemerintahan Aceh baik sebagai  eksekutif  ataupun legislatif, harapan itu telah tercapai. Harapan sekarang adalah pemerintahan baru mampu menjadikan Aceh lebih baik  sebagaimana cita – cita sebelumnya, pada saat mereka masih pejuang gagah berani dimedan perang.

Semua butuh proses, butuh waktu. itu pasti, apalagi membangun Aceh yang sama “runyohnya” dengan induknya, Indonesia. Tapi yang menggelisahkan adalah sampai saat ini belum ada tanda – tanda dan  gejala yang menunjukkan pemerintah Aceh baru telah melakukan langkah-langkah  yang meyakinkan dalam perjuangan menuju Aceh yang lebih baik.

Saban hari berita yang dimunculkan disurat kabar kebanyakan berisi permasalahan yang terjadi di pemerintahan terutama kabupaten/kota, bukan prestasi yang membanggakan. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan pada banyak masyarakat Aceh sehingga Adli Abdullah, dosen Unsyiah serta Sekjen panglima laut Aceh menulis artikel di opini harian Serambi Indonesia berjudul ” Perjuangan Berhenti di Kijang Innova, Talet Musoh Tacok Peukateun”. 

Kondisi paling anyar yang sesuai dengan ” talet musoh tacok peukateun” adalah penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2009. begitu banyak kejanggalan yang terjadi seperti yang dilansir oleh berbagai media massa, ini benar-benar menyadarkan kita, Pemerintah Aceh belum banyak berubah.

Berikut ini beberapa kabupaten yang bisa menjadi gambaran kondisi Aceh kekinian. Aceh Timur, berita terdasyat dari mereka adalah perselisihan tanpa akhir antara Bupati dan Wakil Bupati, kegemaran bupati mengganti Sekretaris Daerah, ketidakmampuan menggunakan dana bantuan pusat untuk pembangunan Aceh Timur dan dugaan raibnya dana bantuan banjir dari pemerintah pusat.

Aceh Utara, seperti ramai di beritakan media massa, “prestasi” yang paling heboh adalah keputusan untuk menyimpan uang di Bank Mandiri Cabang jelambar Jakarta yang berakhir dengan pembobolan, sehingga Aceh Utara tidak punya dana lagi untuk melanjutkan pembangunan. Dampak yang paling terasa adalah gagalnya penyaluran  Alokasi Dana Gampong (ADG) yang membuat geuchik seluruh Aceh Utara menggelar demo, penghentian pemberian bantuan beasiswa yang sebelumnya rutin diberikan setiap tahun dan mulai tahun ini PNS di daerah tersebut sudah harus bersiap siap tidak mendapatkan lagi tunjangan prestasi kerja.

Bireun, dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang tangguh dan letaknya yang strategis, menjadikan kabupaten ini yang paling pesat perkembangannya dia antara kabupaten – kabupaten pemekaran lainnya. Matang glumpang Dua sebagai bagian dari kabupaten bireun dari dulu sudah menjadikan pendidikan sebagai cara untuk mempersiapakan kehidupan generasi mereka ke arah yang lebih baik, namun pemerintah baru Bireun belum melakukan pekerjaan sesuai dengan kapasitas masyarakat kabupaten Bireun. Terlalu banyak berita negatif di kabupaten ini seperti  ketidak harmonisan antara bupati dan wakilnya, anjloknya pendapatan asli daerah, ketidakmampuan  membayar Alokasi Dana Gampong, dan penggelapan pajak 15 milyar rupiah. 

Pidie, kabupaten ini tidak mampu membayar para kontraktor yang telah mengerjakan proyek serta gaji para pegawainya, sehingga jika di ibaratkan sebuah perusahan, maka Pidie ini perusahaan yang sudah bangkrut.

Untuk anggota parlemen Aceh yang baru terpilih pun sampai saat ini belum mampu tampil meyakinkan. Berita yang terdengar dari mereka justru berita tidak “asyik”, mereka meminta pengalokasian dana aspirasi sebesar 10 milyar perorang ( sekarang turun menjadi 5 milyar), dengan dalih dana ini  untuk membangun daerah pemilihan mereka. Bukankah tugas bangun membangun itu eksekutif, bukan legislatif, dan yang menyedihkan lagi sampai sekarang DPRA Aceh  belum mampu mengesahkan APBD sehingga menjadikan provinsi  Aceh satu-satunya provinsi di Indonesia yang belum menyerahkan dokumen APBD-nya ke Depdagri untuk diklarifikasi.

Sebagai masyarakat  kita tentu memberi apresiasi  kepada pemimpin baru yang telah berusaha menjadikan Aceh  lebih baik namun kita juga  berharap agar para pemimpin Aceh baru benar-benar bekerja keras, dan  meninggalkan kebisaan buruk para pemimpin masa lalu untuk mewujudkan cita – cita yang sudah puluhan tahun  tertanam dalam jiwa dan raga, semangat pembaharuan menuju Aceh yang lebih baik . Mereka masih punya waktu untuk melakukan itu.

Untuk para pengambil kebijakan yang menentukan siapa saja yang akan di orbitkan menjadi pemimpin Aceh, harus benar – benar  memilih orang-orang yang mumpuni di posisi masing- masing dan mengevaluasi kader yang tidak berkembang atau melenceng  dari semangat perjuangan agar tidak mengecewakan masyarakat, supaya masyarakat tetap percaya dan bersepakat dengan perjuangan pemerintah Aceh yang baru. 

Menjadi penonton tentu lebih mudah dari pada menjadi pemain. tapi selaku penonton kita tentu berharap mendapatkan tontonan yang berkualitas dan semua pemain bermain sesuai standar, tidak loyo, kasar ataupun bermain curang. Jika tidak, maka penonton akan menarik dukungan, mendukung tim lawan atau malah membentuk klub baru.

Muhammad Armiyadi Signori adalah Aktivis Word Acehnese Association, Mahasiswa Mental Health Care, Hedmark University, Norwegia

WAA News – Kamis 04/03/2010

Siaran Pers
     
Terkait Penembakan di Jantho

Permintaan Maaf Kapolda Abaikan Akuntabilitas

Mengacu pada aturan perundang-undangan yang ada aparat kepolisian hanya diberikan kewenangan untuk menggunakan senjata api (kekerasan) secara terukur dan terbatas dalam keadaan tertentu  untuk melindungi dirinya atau mengatasi perlawanan –merujuk pada prinsip proporsionalitas dan nesesitas-  dengan demikian permintaan maaf Kapolda Aceh yang tidak dibarengi dengan upaya pengungkapan secara objektif tentang latar belakang peristiwa merupakan wajah lama kepolisian yang mengabaikan aspek akuntabilitas. Dalam hal ini kami mendesak Kapolda Aceh untuk memastikan adanya pertanggungjawaban secara hukum atas operasi kepolisian di Jantho yang berakibat pada terbunuhnya 1 orang warga sipil.

Selain itu KontraS Aceh juga menilai jatuhnya korban sipil dalam operasi yang diklaim untuk menumpas “Jamaah Islamiah” tersebut juga disebabkan lemahnya kemampuan intelijen kepolisian dalam memetakan kekuatan musuh, lokasi serta aktifitas masyarakat lainnya di lokasi. Dalam kasus Jantho kami menduga  pemegang kendali operasi telah bertindak ceroboh dan tidak terukur dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan. Dengan demikian untuk menjamin terpenuhinya akuntabitas publik hendaknya Kapolda Aceh tidak buru-buru menyimpulkan dan mengekpos kebenaran peristiwa hanya berdasarkan laporan pelaksana operasi termasuk keberadaan Jamaah Islamiah di Jantho. Untuk itu kami juga meminta jajaran Polda Aceh agar melakukan investigasi secara objektif tentang pelaksanaan operasi kepolisian tersebut.

Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota kepolisian serta kecendrungan sikap bela diri dan perlindungan korp tidak dapat dipungkiri telah menjadi rahasia publik. Karenanya penegakan hukum di kalangan internal Polri dan akuntabilitas publik merupakan jawaban dari harapan masyarakat yang sekaligus mengangkat citra kepolisian semakin positif.

Banda Aceh, 24 Februari 2010

Badan Pekerja KontraS Aceh

Hendra Fadli
Koordinator

Konfirmasi: Hendra Fadli (081360747000)

Perdamaian Berkeadilan untuk Aceh!

KontraS Aceh

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Aceh
The Aceh Commission for Disappearances and Victims of Violence
Jl. Mujur No. 98 A, Lingkungan Raja Jalil, Gampong Lamlagang
Banda Aceh 23239 Indonesia Telp./Fax. +62-651-40625
Email: kontrasaceh_federasi@yahoo.com Website: www.kontras.org/aceh