 |
| Foto pada malam Duek pakat delagasi Pemerintah Aceh dengan pengurus dan anggota World Achehnese Association (WAA) di sektarian WAA di Denmark, Rabu malam , 15 Desember 2009 [Foto/Dok/Waa]. |
WAA – Kamis 07/01/2010, Laporan: Tarmizi Age & Fadmi Ridwan, SP,.MA
Duek Pakat Delegasi Pemerintah Aceh Dengan Pengurus Dan Anggota World Achehnese Association (WAA)
“Menjaring dan Merumuskan Aspirasi Masyarakat Aceh Internasional Sebagai Upaya Percepatan Pembangunan Aceh Baru yang Bermartabat dan Berkeadilan”
DENMARK – (Rabu malam , 15 Desember 2009), Delegasi Pemerintah Aceh dalam serangkaian acara UNFCCC, dipimpin oleh Anwar Muhammad, disela-sela kesibukannya atas prakarsa presiden WAA dan aktivis-aktivisnya berhasil menyelenggarakan acara “Duek Pakat Pikee Keu Aceh” yang berlangsung dirumah Presiden WAA, Mukarram.
Berawal Dari Seven Elevent: Maturasi Ide Demonstrasi Dukungan WAA kepada Aceh Green
Delegasi Pemeintah Aceh mengawali pertemuan dengan WAA pada sabtu 12 Desember 2009, yang berlangsung di salah satu coffe Seven Eleven. Presiden WAA, Mukarram yang didampingi Geutjhik Don, Haji Aiman—aktifis lingkungan berkewarganegaraan Inggris—dan beberapa aktivis WAA lainnya, mengutarakan kepada delegasi Pemerintah Aceh bahnwa pada pada hari itu juga sekitar jam 13.00 waktu Denmark akan ikut melakukan demonstrasi bersama-sama dengan aktivis lingkungan internasional yang peduli keselamatan bumi.
Secara khusus Mukarram menjelaskan bawa WAA akan secara total mendukung kebijkan Aceh Green, dan mereka berjanji akan meng-internasional-kan kebijakan tersebut. Bahkan dengan sangat tegas dikatakannya WAA akan berada pada barisan terdepan untuk mendukung kebijakan tersebut dan siap berkorban untuk itu. Termasuk untuk melawan pihak-pihak yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut.
 |
| World Achehnese Association (WAA) ikut berdemonstrasi menuntut aksi nyata dari COP15 United Nations Climate Change Conference Copenhagen, Denmark 12 Dec 2009 [Foto/Dok/Waa]. |
Apa dan Mengapa: Implementasi Mou Helsinki yang bermasalah hingga Rendahnya serapan anggaran Pembangunan Pemerintah Aceh.
Dihadiri oleh sekitar 50 warga Aceh berdomisili di Denmark, acara “Duek Pakat Pikee Keu Aceh” berlangsung secara dinamis. Delegasi pemerintah Aceh yang terdiri dari kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh Anwar Muhammad, Kela BAPPEDA Aceh Munirwansyah, Kepala BAPEDAL Aceh Husaini Syamaun, Ketua Sekretariat Aceh Green M. Yakob Ishadami, dan Koordinator Organizing Commite Tim Task Force REDD Aceh Fadmi Ridwan.
Kontingen atau delegasi Pemerintah Aceh mengawali acara dengan memperkenalkan diri, dan menjelaskan secara singkat peran dan tugasnya masing-masing dalam kedudukan sebagai apartur pemerintah Aceh. Setelah itu dilangsungkan diskusi yang membahas isu-isu baik yang berdimensi politik, ekonomi, sosial budaya, dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Nasib implementasi MoU dan masa depan pembangunan Aceh
Kesepakatan Helsinki antara Pemerintah RI dengan GAM telah melahirkan MoU yang bermuara pada lahirnya UU No. 11 tentang Pemerintah Aceh. WAA melihat dan merasa semangat yang terkandung dalam MoU tersebut belum sepenuhnya menjadi semangat yang melandasi kebijakan pembamgunan Pemerintah Aceh Hari ini. Untuk Itu Mukarram selaku presiden WAA menitipkan amanah kepada delegasi pemerintah Aceh agar memperhatikan hal tersebut. Pengabaian terhadap semangat MoU tersebut diyakini akan berdampak buruk terhadap pembangunan Aceh. Sehingga pada akhirnya berpengaruh kuat terhadap buruknya pembangunan kesejahteraan masyarakat Aceh secara keseluruhan.
Mis informasi kinerja anggaran Pemerintah Aceh
Acara “Duek Pakat Pikee Keu Aceh” tersebut dipandu oleh Tgk. Mukarram dan Tgk. Makmur berlangsung sangat dinamis. Sesi tanya jawab atau diskusi di dominasi oleh pertanyaan-pertanyaan dan kritik terhadap situasi dan kinerja Pemerintah Aceh selama ini. Salah satu masalah yang mendapat perhatian serius masyarakat Aceh yang berdomisili di Denmark adalah perihal serapan anggaran APBA tahun 2009.
Mengapa serapan anggaran APBA tahun 2009 begitu rendah (40%), demikian pertanyaan salah satu peserta acara tersebut . Menanggapi hal ini Kapala Bappeda Aceh, menjelaskan bahwa kinerja anggaran Pemerintah Aceh dapat dilihat dari dua indikator yaitu realisasi fisik dan keuangan. Biasanya realisasi keuangan selalu lebih kecil dari realisasi fisik. Hal itu lazim terjadi dalam sistem pembiayaan pembangunan di provinsi manapun. Lebih jauh dikatakannya hal itu menunjukan terdapat penangguhan pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah Aceh yang bertujuan untuk mengendalikan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan.
Mengenai pernyataan WAA tentang tingkat serapan anggaran yang hanya mencapai 40%, Munirwansyah sambil memeprlihatkan data-data, menjelaskan itu merupakan persentase serapan pada triwulan ke-II (posisi realisasi Juli 2009), sedangkan realisasi anggaran pada posisi triwulan III dan IV telah melampaui 80%. Berkaitan dengan tendensi minor WAA terhadap kinerja anggaran pemerintah Aceh, selanjutnya kepala Bappeda Aceh mengajak WAA untuk tidak mudah percaya terhadap data-data yang berseliweran atau isu-isu yang tidak jelas. Untuk menghindari terjadinya misinformasi terhadap kinerja anggaran Pemerintah Aceh, kedepan kepala Bappeda berjanji secara berkala akan mempublikasi laporan tersebut melalui web site Pemerintah Aceh. Dengan demikian diharapkan semua pihak dapat dengan mudah mengaksesnya.
Isu-isu kehutanan dan lingkungan
Masalah kehutanan, lingkungan, dan kebijakan Aceh Green. WAA merasa sangat kurang pasokan informasi mengenai kehutanan, lingkungan dan kebijakan Aceh Green. Karenanya mereka sering merujuk data-data yang tidak jelas sumbernya. Mengatasi hal tersebt kedepan kepala Bappedal Aceh Ir. Husaini Syamaun dan kepala sekretariat Aceh Green M. Yakob Ishadamy yang dibenarkan oleh Fadmi Ridwan berjanji akan melakukan up date informasi secara kontinyu kepada WAA, baik dengan mengunakan komunikasi langsung atau dengan media eloktronik lainya.
Potret Relitas dan Tawaran Solusi WAA
 |
| Delegasi Aceh ke UNFCCC Kopenhagen foto bersama aktivis WAA dan aktifis lingkungan berkewarganegaraan Inggris, Sabtu 12 December 2009 di Denmark [Foto Fadli/Waa]. |
Setelah rangkaian acara “Duek Pakat Pike Keu Aceh” berlangsung hingga dinihari pihak delegasi Pemerintah Aceh menerima beberapa tawaran solusi unutk membangun Aceh dalam balutan kesinambungan yang berkeadilan.
1. Sepantasnya pemerintah Aceh menjadikan semangat MoU Helsinki sebagai landasan pikir untuk semua kebijakan pembangunan Aceh di masa yang akan datang.
2. Menyerahkan rekomendasi Silaturrahmi World Achehnese Association Ban Sigom Donja 3-4 Oktober 2009, kepada delegasi pemerintah Aceh yang diterima kepala Bappeda Aceh untuk diteruskan kepada Gubernur Aceh, Presiden RI dan DPR RI.
3. Fokuskan pembangunan ekonomi pada dimensi pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan dengan fokus utama pedasaan sekitar hutan.
4. Eliminir sedemikian rupa tindakan korupsi para aparat pemerintah Aceh.
5. Bina dan perkuat jalinan interaksi dan komuinikasi anatar aparat pemerintah Aceh dengan komunitas Aceh internasional.
Tarmizi Age adalah Aktivis World Achehnese Association berdomisili di Denmark & Fadhmi Ridwan dari Reducing carbon emissions from deforestation (REDD)
